Perbaikan sarana sekolah ini menjadi agenda utama rapat Komite Pendidikan yang digelar di Kantor Wakil Presiden kemarin (14/2). Rapat ini adalah kelanjutan rapat dengan agenda yang sama pada September 2011. “Sekarang saya ingin mengecek pelaksanaannya, apakah program ini tepat sasaran, baik dalam hal penggunaan dana maupun pemilihan sekolah yang mendapat perbaikan,” ujar Wapres Boediono.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengungkapkan, untuk tahun anggaran 2011, Pemerintah Pusat merehabilitasi 21.500 ruangan kelas yang rusak berat. Terdiri atas 18 ribu ruang Sekolah Dasar (SD) dan 3.500 ruang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Total anggarannya Rp 1,597 triliun.
Dari rencana rehabilitasi ruang SD dan SMP tersebut, yang sudah selesai 100 persen tercatat 32,5 persen alias 1.167 sekolah. “Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP yang masuk tahun anggaran 2011 diharapkan selesai seluruhnya pada akhir Maret 2012,” lanjutnya.
Nah, untuk tahun anggaran 2012, pemerintah akan merehabilitasi 173.344 ruang kelas. Terdiri atas 132.317 ruang SD dan 41.027 ruang SMP. Total anggarannya Rp 15,822 triliun. “Dari total anggaran ini, Rp 7,8 triliun di antaranya berasal dari APBN 2012 dan sisanya Rp 8 triliun berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” kata Nuh.
Persiapan untuk melaksanakan rehabilitasi ini sedang berjalan. Kegiatan fisik akan dimulai Juli dan direncanakan tuntas pada Oktober 2012. “Dana untuk 2012 sudah tersedia dan siap dikirim. Rehabilitasi akan dilakukan dengan sistem swa-kelola oleh masing-masing sekolah. Monitoring dilakukan melalui sistem online dan layanan pesan singkat telefon genggam,” tuturnya.
Setiap sekolah juga telah memiliki identitas koordinat sehingga bisa dicek langsung melalui foto satelit. Fokus rehabilitasi diberikan pada gedung SD dan SMP mengingat program wajib belajar nasional sembilan tahun. Kemendikbud juga membentuk tim pendampingan untuk membantu sekolah yang menerima alokasi dana rehabilitasi. “Tim ini bertugas memberikan pendampingan teknis maupun administratif untuk pelaksanaan rehabilitasi itu,” sambungnya.
Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono meminta Mendikbud terus memonitor secara lebih terperinci pelaksanaan? rehabilitasi ini. Terutama, dalam hal spesifikasi dan kualitas gedung agar hasil rehabilitasi ini tidak cepat rusak,”Dalam hal ini saya sangat mengapresiasi kemajuan pelaksanaan rehabilitasi ruang sekolah,” tandasnya.
Tapi menurut pemantauan di lapangan, lanjut Agung, masih banyak ruang yang tertolong rusak sedang dan belum mendapat giliran rehabilitas. “Rehabilitasi ruang yang rusak sedang harus mulai kita rencanakan, sebelum yang rusak sedang menjadi semakin rusak dan akhirnya masuk kategori rusak berat,” kata Agung.
Sedangkan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4),Kuntoro Mangkubroto menyampaikan apresiasi karena Kemendikbud sudah berhasil memantau secara terperinci ruang kelas yang rusak berat. Pemantauan ini mencakup data yang sangat detail, termasuk koordinat dan laporan visual. “Sebagai alat analisis, UKP4 berharap seluruh data bisa disalurkan ke ruang monitor di pusat data di Bina Graha sehingga bisa langsung dilihat Presiden maupun Wakil Presiden,” jelasnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar